Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Read Offline:

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

     Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat, Kebudayaan, Kependudukan dan SDM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi, sebagai berikut :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat, Kebudayaan, Kependudukan dan SDM;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat, Kebudayaan, Kependudukan dan SDM;
  3. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat, Kebudayaan, Kependudukan dan SDM;
  4. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat, Kebudayaan, Kependudukan dan SDM;
  5. penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat, Kebudayaan, Kependudukan dan SDM;dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  7. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidangpemerintahan dan aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Sub Bidang  Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi, sebagai berikut :

  1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Pemerintahan dan Aparatur;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  3. melaksanakan koordinasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Aparatur;
  4. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegitan di bidang Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian, Hukum dan HAM,  Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
  5. menginventarisasi permasalahan dan perumusan langkah kebijakan pemecahan permasalahan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kepegawaian, Hukum dan HAM, Kesatuan bangsa, Politik dan Linmas;
  6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan pemerintahandan aparatur berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  7. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pemerintahan dan aparatur sebagai bahan acuan perangkat daerah;
  8. mengidentifikasi potensi dan permasalahan berdasarkan data Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup tugasnya sebagai bahan perencanaan;
  9. merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan Instansi terkait lingkup tugasnya untuk mencapai keterpaduan program pembangunan;
  10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  11. melaksanakan penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  13. 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan;

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Sub Bidang  Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

  1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan;
  3. melaksanakan koordinasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan;
  4. menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan perencanaan pembangunan kesehatan, kebudayaan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
  5. menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
  6. menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  8. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  10. 3. Sub Bidang Kependudukan dan SDM;

Kepala Sub Bidang Kependudukan dan SDM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Kependudukan dan SDM. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Sub Bidang  Kependudukan dan SDM mempunyai fungsi, sebagai  berikut :

  1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Kependudukan dan SDM,
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan SDM;
  3. melaksanakan koordinasi dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan SDM;
  4. menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan perencanaan pembangunan kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana perlindungan anak, Penelitian Pembangunan dan pemuda dan olah raga;
  5. menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
  6. menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
  7. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan lingkup tugasnya;
  8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  9. melaksanakan penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Read Offline: