SIPD

Read Offline:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini artinya, pembangunan daerah selain ditujukan untuk memenuhi prioritas daerah dari visi dan misi kepala daerah, pembangunan daerah juga ditujukan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana amanat mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa, Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta integrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Beberapa regulasi terkait landasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga sudah diterbitkan, Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD meliputi :

a. Informasi Pembangunan Daerah

b. Informasi Keuangan Daerah

c. Informasi Pemerintahan Lainnya.

 

Read Offline: